Pendanaan Proyek

Proyek Pembangunan MRT dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta didukung oleh dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dukungan JICA diberikan dalam bentuk pinjaman penyediaan dana pembangunan. Komitmen yang telah diberikan JICA adalah sebesar ¥125,237,000,000,-, sedangkan loan agreement yang telah diberikan sebesar ¥50,019,000,000,- terdiri dari Loan Agreement No. IP-536 sebesar ¥1,869,000,000,- dan Loan Agreement No. IP-554 sebesar ¥48,150,000,000,-, serta Loan Agreement No. IP-571 sebesar ¥75,218,000,000,-.

Dana pinjaman JICA yang telah diterima Pemerintah Pusat diterushibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen anggaran (APBN) yang berkaitan pinjaman berada pada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Sub Direktorat Hibah Daerah, dengan nama program dan kegiatannya adalah Program Pengelolaan Hibah Negara dengan Kegiatan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah LN sebagai hibah kepada Pemerintah Daerah. Executing agency adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency akan mencatat sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD, menempatkan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan MRT pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan nama Program dan Kegiatan Penyertaan Modal (Pembiayaan/Investasi) Pemerintah DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta. Selain itu, dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan MRT Jakarta juga ditempatkan pada BAPPEDA DKI Jakarta sebagai belanja langsung dengan nama program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota, dengan nama kegiatan Management Consulting Services for MRT Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency telah menunjuk PT MRT Jakarta sebagai sub implementing dari program pembangunan MRT Jakarta.